Pada Oktober 2024, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Melalui Asta Cita yang menjadi arah pembangunan nasional, sektor pertanian ditempatkan sebagai salah satu fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian bangsa. Swasembada pangan, energi, dan air menjadi agenda strategis yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Asta cita itu kemudian diterjemahkan oleh pemerintahannya. Kementerian Pertanian mendorong bagaimana mencetak sawah-sawah baru. Tak tanggung-tanggung, seluas 3 juta hektar lahan dibuka untuk meningkatkan luas tanam dan produksi nasional. Kemudian juga mengoptimalkan lahan-lahan pertanian. Lebih kurang lahan seluas 360.000 hektar telah tersedia untuk kemudian akan dioptimalkan. Tidak hanya itu, modernisasi pertanian juga ditingkatkan. Melalui teknologi terbarukan, sistim pertanian tradisional akan digeser menjadi pertanian modern. Selain itu, tentu insfrastruktur-insfrastruktur juga akan diperkuat. Untuk bisa mencapai itu, bagaimana kemudian generasi milenial juga bisa dilibatkan.
Tidak hanya di pusat, arah kebijakan tersebut juga kemudian bergema hingga ke daerah-daerah. Di Kabupaten Lima Puluh Kota, pertanian ditempatkan sebagai salah satu pilar utama pembangunan. Hal ini juga tercermin dalam visi daerah, “Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Bermartabat, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan,” yang salah satu misinya menekankan peningkatan produk pertanian dan perkebunan yang unggul serta berdaya saing. Berangkat dari kekayaan sumber daya alam, ketersediaan lahan, serta sumber daya manusia yang dimiliki, pemerintah daerah menggagas pembangunan ekosistem pertanian dan peternakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir melalui program prioritas yang dikenal dengan nama Central of Agro.
Dapat dibaca, bahwa oleh pemerintah, pertanian kemudian ditandai dengan satu hal penting, yaitu produkstivitas. Tentu ini tujuan yang baik. tetapi, program dengan tujuan baik saja barangkalibelum cukup. Dalam banyak pengalaman pembangunan kita, pertanian agaknya begitu sering dipersempit menjadi persoalan produktivitas semata. Keberhasilannya diukur dari jumlah panen, peningkatan komoditas, atau pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Padahal, jika hanya berhenti pada angka-angka produksi, kita berisiko kehilangan sesuatu yang jauh lebih mendasar. Yaitu, manusia, tanah, dan kebudayaan yang selama ini menopang berlangsungnya kehidupan pertanian itu sendiri.
Ahmad Nashih Luthfi telah membentangkan pemikirannya panjang lebar dalam Melacak Sejarah Pemikiran Agraria (Sajogyo Institute, 2011). Bahwa modernisasi pertanian pasca-Revolusi Hijau menciptakan jarak antara manusia dan tanah, menggantikan gotong royong dengan produktivitas, dan menggeser kebersamaan menjadi kompetisi. Pertunjukan ini, tanpa slogan politik, menghadirkan kembali tubuh-tubuh yang “menolak” logika modern itu, tubuh yang menunduk bukan karena kalah, tetapi karena sadar: tanah adalah ibu, bukan objek produksi.
Lantas, apa pertanyaan yang tepat untuk merespon gambaran di atas? Selain meningkatkan hasil pertanian, bagaimana pula caranya menjaga relasi yang membuat pertanian itu tetap hidup. Apakah keberhasilan pembangunan pertanian hanya dapat diukur dari produksi dan keuntungan ekonomi? Ataukah terdapat dimensi lain yang sama pentingnya, tetapi kerap luput dari perhatian?
Pertanyaan ini menjadi penting karena pertanian sesungguhnya bukan sekadar aktivitas menghasilkan bahan pangan. Bagi masyarakat pertani, pertanian tidak lain adalah ruang hidup itu sendiri. Ia adalah tempat manusia ertegur sapa dengan tanah, dengan air, dengan musim, dengan tumbuhan, dengan hewan, dan seterusnya. Di dalam ruang itulah manusia belajar membaca tanda-tanda alam, mengembangkan pengetahuan, membangun kerja sama, merumuskan aturan hidup, serta menciptakan berbagai bentuk kebudayaan.
Dengan kata lain, pertanian tidak hanya menghasilkan panen belaka. Pertanian juga melahirkan cara hidup. Agaknya, pemahaman semacam ini menemukan relevansinya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Melalui undang-undang tersebut, negara mengakui bahwa kebudayaan merupakan bagian penting dari pembangunan bangsa yang perlu dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina secara berkelanjutan. Di dalamnya terdapat sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan, yakni tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.
Jika dicermati lebih jauh, hampir seluruh objek tersebut memiliki akar yang kuat dalam dunia agraris. Tradisi lisan lahir dari pengalaman panjang masyarakat berhadapan dengan alam. Pengetahuan tradisional tumbuh dari praktik mengolah tanah, mengelola air, memilih benih, membaca musim, hingga memelihara keseimbangan lingkungan. Teknologi tradisional berkembang dari kebutuhan manusia untuk bertahan hidup dan mempermudah pekerjaannya. Begitu pula ritus, upacara adat, seni, permainan rakyat, dan bahasa yang banyak tumbuh dari pengalaman hidup masyarakat yang sehari-harinya berhubungan dengan tanah dan air.
Bagi masyarakat pedalaman, tanah bukan sekadar hamparan ruang yang dapat diukur luasnya. Tanah adalah sumber kehidupan. Dari tanah tumbuh berbagai tanaman yang menjadi bahan pangan. Dari tanah pula tersedia berbagai material yang menopang kebutuhan sandang dan papan. Di atas tanah, manusia membangun rumah, keluarga, kampung, dan peradaban.
Dalam proses mengolah tanah itulah manusia mengembangkan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cara membajak sawah, membuat saluran air, memilih benih, menentukan waktu tanam, hingga membagi pekerjaan dalam semangat gotong royong, semuanya merupakan hasil dari pengalaman kolektif yang panjang. Pengetahuan itu tidak selalu ditulis dalam buku. Ia hidup dalam praktik sehari-hari, dalam petatah-petitih, dalam percakapan di lapau, dalam musyawarah kaum, atau ketika para orang tua mengajarkan cara membaca tanda-tanda musim kepada anak dan kemenakannya. Sebagian diwariskan melalui cerita, sebagian lagi melalui contoh dan kebiasaan yang terus diulang dalam kehidupan sehari-hari.
Dari aktivitas mengolah tanah pula lahir berbagai ekspresi kebudayaan. Gerak tubuh yang terbentuk dalam pekerjaan sehari-hari berkembang menjadi permainan rakyat dan kesenian. Pengalaman menghadapi musim, gagal panen, atau keberlimpahan hasil bumi melahirkan berbagai ritus, doa, dan upacara adat. Kesadaran bahwa hidup manusia bergantung pada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya melahirkan penghormatan terhadap alam sekaligus berbagai aturan yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya.
Apa yang terjadi pada masyarakat pedalaman pada dasarnya juga dapat ditemukan pada masyarakat pesisir. Bedanya, selain tanah, air menjadi ruang hidup yang sangat menentukan. Sungai, danau, rawa, dan laut membentuk cara hidup, pengetahuan, teknologi, hingga kebudayaan masyarakat yang hidup di sekitarnya.
Karena itu, ketika Indonesia disebut sebagai negara agraris, makna agraris sesungguhnya jauh melampaui aktivitas produksi pertanian. Agraris adalah sebuah dunia yang terhubung dengan tanah dan air, serta segala yang tumbuh dan terkandung di dalamnya, lengkap dengan bangunan sosial yang berdiri di atasnya. Dalam konteks Minangkabau, dunia itu dapat dibaca melalui nagari, sawah, ladang, rimbo, batang aia, surau, lapau, serta berbagai pranata sosial yang selama ini menjadi ruang tumbuhnya kehidupan bersama. Karena itu, ketika dunia agraris berubah, yang berubah bukan hanya pola produksi, tetapi juga cara masyarakat membangun hubungan dengan sesamanya, dengan alam, dan dengan warisan kebudayaannya.
Dalam konteks Kabupaten Lima Puluh Kota, relasi itu tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat adat. Selama berabad-abad, masyarakat adat telah membangun hubungan yang khas dengan tanah ulayat, hutan, sumber air, dan wilayah kelolanya. Di banyak nagari, tanah tidak hanya dipahami sebagai aset ekonomi yang dapat dihitung nilai jualnya, tetapi juga sebagai pusaka yang menghubungkan generasi hari ini dengan generasi yang telah mendahului mereka. Tanah menyimpan jejak sejarah kaum, menjadi ruang tempat keluarga dibesarkan, sekaligus menjadi penanda identitas sosial yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari hubungan itulah lahir berbagai bentuk pengetahuan lokal, tata kelola sumber daya alam, sistem gotong royong, hukum adat, hingga nilai-nilai budaya yang masih hidup dan dipraktikkan sampai hari ini.
Oleh karena itu, pembicaraan mengenai masa depan pertanian di Lima Puluh Kota tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan ekonomi melalui produktivitas dan pembangunan fisik. Pertanian perlu dibaca sebagai sebuah ekosistem yang mempertemukan tanah, segala sesuatu yang ada diatas dan yang terkandung di dalamnya, banguan sosial dan kebudayaan yang saling topang menopangdi atasnya. Dengan cara pandang seperti ini, pertanian tidak hanya menjadi instrumen untuk meningkatkan produksi, tetapi juga menjadi sarana menjaga keberlanjutan kehidupan sosial, budaya, dan tentu juga soal-soal ekologis.
